Penyebab proyek-proyek di Minsel kadang tidak sesuai dengan harapan kemungkinan ada pengaruh dari pemotongan-pemotongan dari yang terjadi seperti yang diberitakan oleh swara sulut berikut ini:
Amurang,swarasulut- Tender proyek di sejumlah SKPD yang ada di Kabupaten Minsel, yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menuai sorotan, itu dikarenakan untuk setiap proyek yang lolos dilakukan potongan yang sangat besar, bayangkan saja, Pihak Kontraktor harus membayar 10 persen dari besaran dana kepada kepala SKPD, sementara 15 persen untuk kesepakatan kepada ULP, apalagi ditambah dengan Pajak PPH dan PPN 12 persen dari pagu, jadi Total pemotongan secara kesuluruhan mencapai 37 persen. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Hens Ruus, menurutnya jika sebelum melakukan pekerjaan SKPD dan ULP sudah melakukan pemotongan yang cukup besar, bagaimana mungkin pekerjaan tersebut bisa sesuai dengan bestek.” Kami selaku LSM anti Korupsi jelas sangat tidak setuju dengan apa yang diterapkan dalam tender proyek, karena itu jelas-jelas memberikan dampak buruk terhadap pekerjaan proyek. “ ujar Ruus. Lagi dia menuturkan, seharusnya baik Kepala SKPD maupun ULP tidak menerapkan pemotongan sebesar itu kepada pihak Kontraktor, karena itu akan memberikan dampak kepada pekerjaan yang dikerjakan. Ruus meminta kepada Pihak Polres Minsel, untuk dapat mengseriusinya, “ kami meminta kepada pihak Polres Minsel untuk dapat mengseriusi kini yang terjadi disetiap tender proyek,” karena itu sangat memberikan dampak buruk terhadap pelaksaan proyek di Kabupaten Minsel, kalaupun ada pemotongan, itu harus jelas dan sesuai dengan aturan,” tutup Ruus.(hanter)
Kami mendung LSM yang ada untuk mendesak pihak Polres Minsel menyelidiki kasus ini.
LSM FORKMAPPEDES.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar